Pikiran Rakyat, Senin 17 Januari 2005

Bencana Aceh: Agenda Media Hari Ini

Oleh AGUS SOPIAN

SENIN, 27 Desember 2004. Masih segar dalam ingatan, Farid Gaban, direktur kantor berita Pena Indonesia, kusut sekali mukanya. Siang itu, dia baru saja bangun tidur setelah semalaman begadang mengumpulkan berita-berita soal Aceh, yang beberapa jam sebelumnya ditimpa bencana. Dia mengatakan, banyak sekali pemberitaan yang masuk ke dalam database komputernya, namun hampir semuanya tak memberi penjelasan memadai tentang apa sesungguhnya yang sedang terjadi di sana. Berapa korban yang jatuh, siapa saja mereka, bagaimana evakuasi jenazah dan relokasi pengungsi, semuanya masih gelap.
Hingga keesokan harinya, seperti kebanyakan dari kita, Farid Gaban tampaknya masih tetap tak punya gambaran real time. Dalam penderitaannya akan kebutuhan informasi, dia masih bertahan dengan berita dari AFP bahwa korban di Indonesia hanya mencapai 4,7 ribu. Jumlah ini tentu tak lebih besar dari India dan Sri Lanka, yang menurut laporan tersebut, masing-masing mencapai 6,5 ribu dan 10,9 ribu. Seiring waktu, dia mulai meragukan data itu. Dari media elektronik, dia menyaksikan betapa porak-porandanya Aceh. Terdapat kemungkinan besar, jumlah korban bisa lebih banyak lagi dari yang diberitakan selama ini.
Apa boleh buat, arus informasi dari sana minim sekali. Aceh, demikian Farid Gaban, benar-benar terisolasi dalam kepedihan. Sendirian. Dan dia benar. Dari running news, kita tahu akhirnya bahwa tak hanya bangunan-bangunan permukiman yang luluh-lantak, infrastruktur transportasi pun berantakan. Semakin terisolasi tatkala diketahui, hubungan telefon dari dan keluar Aceh, juga terputus. Jakarta, sebagai pusat kendali pemerintahan dan seharusnya segera bertindak, termangu-mangu dalam situasi miskin informasi. Militer Indonesia, satu-satunya yang dianggap siap untuk diterjunkan ke daerah darurat, dianggap lamban. Kali ini, Farid Gaban merasa perlu untuk "membela" militer.
"Sejak awal," ujar dia, "saya tahu apa saja keterbatasan TNI." Menurut dia, tidaklah fair untuk berharap militer bisa menghadapi deployment skala besar ini sendirian, apalagi militer Indonesia saja. Karenanya, hemat dia, penanganan tragedi ini harus dianggap sebagai operasi internasional, yang koheren dan cepat. Tidak hanya militer, tapi juga sukarelawan sipil, wartawan, dan sebagainya.
Saya kira Farid lagi-lagi benar. Soalnya adalah, bencana tsunami yang menyapu Aceh, tidak hanya menimpa warga sipil, tapi juga tentara. Banyak di antara mereka yang meninggal, dan tak sedikit markas mereka ikut-ikutan hancur.
Sulit sekali bagi tentara reguler di sana untuk segera merapatkan barisan dan melakukan koordinasi demi membenahi infrastruktur transportasi. Jangankan bertindak, puluhan tentara bahkan harus mengungsi. Di Desa Lhok Guci, 12 km dari Teunom ke arah perbukitan, puluhan tentara berdesak-desakkan dengan sekira 1.500 penduduk, yang hendak bergerak ke daerah lebih tinggi. Dan wartawan? Saya mendapatkan kabar, banyak wartawan juga jadi korban. Aliansi Jurnalis Independen resah menunggu kabar 16 anggotanya di sana, yang tak jelas rimbanya. Salah satu koran terkuat di Aceh, Serambi Indonesia, bahkan kantornya rata dengan tanah. Hampir seluruh wartawannya diberitakan meninggal.
Dua elemen pokok dalam penanganan bencana, transportasi dan informasi, absen dalam tragedi Aceh di hari-hari awal. Berangkat dari latar ini, Farid Gaban dan sejumlah aktivis media, merasa perlu untuk mengorganisasikan pengiriman wartawan ke sana. Pena Indonesia sendiri, institusi yang dikendalikan Farid Gaban itu, mengirimkan wartawan dengan dua tugas utama.
Pertama, mendatangi dan membuat laporan situasi daerah pesisir Barat, sekitar Meulaboh dan Tapaktuan, serta daerah berdekatan dengan Pulau Semuleu, kawasan hampir berimpit dengan episentrum gempa. Daerah barat yang jauh dari Banda Aceh ini dipandang belum banyak menerima perhatian. Kedua, mencari informasi dan melaporkan teknis penyaluran bantuan ke situ. Bagaimana jalan darat, darimana sebaiknya sukarelawan dan angkutan masuk ke sana. Pendeknya, selain mencari informasi, juga melakukan pemetaan situasi untuk memberikan jalan masuk bagi wartawan lain ke sana. Untuk mengatasi kongesti telekomunikasi, wartawan yang diterjunkan dibekali telepon satelit --walaupun untuk itu dibutuhkan sedikitnya Rp 1 juta seminggu.
Dalam aksi ini, Farid Gaban juga meminta bantuan dari dunia internasional untuk menerjemahkan laporan-laporan wartawan ke dalam berbagai bahasa, minimal Inggris, Prancis, Jepang, dan Jerman. Sedikitnya 60 orang dari berbagai negara menyatakan bersedia untuk berkolaborasi tanpa meminta bayaran serupiah pun. Seluruh hasil kerja mereka, termasuk laporan-laporan wartawan dari daerah terisolasi itu, tak dikenai bea apapun. Semua pihak boleh mengutip, tanpa ikatan perjanjian kerja dan copy right. Sebuah aksi spartan, sekaligus titan.
Dua minggu berlalu. Alfian Hamzah, salah seorang wartawan yang dikirim Pena Indonesia, melaporkan dari Kecamatan Arongan Lamballe, kota kecamatan yang terletak antara poros Teunom dan Meulaboh. Dalam laporan ini dia mengatakan, daerah tersebut --yang jaraknya hanya 20 kilometer dari Meulaboh-- belum menerima bantuan apapun sejak hari pertama bencana. Dia melihat, masih banyak mayat di jalanan, terhimpit puing-puing atau separuh tenggelam dalam genangan air. Alfian --sebagaimana juga jadi sasaran pemberitaan AFP-- adalah satu-satunya wartawan di sana, yang terus bergerak dari Teunom menuju Meulaboh melalui jalan darat.
Laporan tersebut mengindikasikan, cukup terbuka kemungkinan bahwa masih banyak daerah di Aceh yang belum lagi ditangani secara komprehensif. Saya tak bisa membayangkan situasi seperti apa di daerah pesisir barat lainnya, yang lokasinya lebih jauh dari Meulaboh dan Banda Aceh. Perkiraan resmi pemerintah menyebutkan, dalam tiga pekan berselang ini, baru 60% jenazah dievakuasi. Dengan total perkiraan korban meninggal sebanyak 100 ribu jiwa saja, kini ada sedikitnya 40 ribu mayat di Aceh yang masih berserakan di jalanan, tertimbun reruntuhan bangunan, terhimpit pohon, dan sebagainya.
Dalam situasi demikian, nyaris tak dapat dipercaya kalau Wakil Presiden Jusuf Kalla, bersikukuh dengan kebijakan politik yang baru saja dibuat, bahwa izin tinggal bagi militer asing hanya untuk tiga bulan. "Three months are enough. The sooner (they leave), the better," katanya sebagaimana dikutip Sydney Herald Morning (13/1), dan ramai diberitakan oleh media-media internasional lainnya. Pernyataan Kalla seperti itu mengundang banyak kontroversi. Wakil Gubernur Aceh, Azwar Abubakar, yang tahu persis situasi di lapangan, menyatakan, tidak setuju dengan ide Jakarta ini karena Aceh masih membutuhkan bantuan tentara asing, antara lain untuk membangun pelabuhan baru di Aceh barat. Menurut Azwar, sebagaimana disiarkan Radio Nederland, dirinya sama sekali tidak dikonsultasi sebelumnya oleh Jusuf Kalla.
Beberapa media internasional langsung mengecap Kalla sebagai "ultranasionalis". Media-media itu tahu, bahwa militer asing yang datang ke Aceh sama sekali tak menenteng senjata, lebih-lebih membawa peralatan tempur. Dan justru tepat di titik inilah, Kalla beralasan bahwa pihaknya sulit menjamin keamanan mereka dari kemungkinan aksi GAM.
Sudah nasib, pernyataan yang seharusnya menjadi semacam komunike diplomatik itu kini telah memasuki ranah publik, dan pada akhirnya membawa citra yang kurang baik. Saya mencatat, hanya beberapa saat setelah pernyataan tadi, Gedung Putih langsung meminta penjelasan soal ini. Di Jakarta, Duta Besar Amerika Lynn Pascoe, menggelar konferensi pers. Seperti dilansir Pikiran Rakyat juga (14/1), Pascoe merasa tak keberatan dengan kebijakan politik Indonesia dan segera menarik militernya.
"Sounds like a perfectly reasonable position to me," katanya dalam The New York Times (14/1). Amerika dalam aksi kemanusiaan di Aceh, sedikitnya mengirimkan 14 ribu pasukannya dari berbagai divisi, satu kapal induk, dan sekurang-kurangnya 17 helikopter.
Nun jauh di seberang lautan, para ekonom dan ahli keuangan yang tergabung dalam Paris Club kini sedang mengalkulasi bantuan seperti apa saja yang bisa diberikan kepada Indonesia. Moratorium utang, hibah, atau soft loan. Kelompok keuangan yang semula terdengar sangat empati ini, pada gilirannya terdengar mulai angin-anginan. Di sana --akibat kebijakan politik Indonesia atau bukan-- sedang terjadi tarik-menarik pendapat. Beberapa anggota mempertanyakan relevansi penghapusan utang buat Indonesia. Mereka yang berada dalam kubu pendapat ini menyatakan bahwa banyak negara-negara di Afrika yang jauh lebih miskin dari Indonesia, sekalipun tak diterjang tsunami.
Betapa berat tugas media di Indonesia hari ini, memang. Para wartawan yang berada di dalamnya, dihadapkan pada keadaan yang sungguh-sungguh rumit. Di satu pihak mereka, punya kewajiban utama untuk terus mengalirkan informasi dari dan ke dalam komunitas Aceh, di lain pihak mereka berhadapan dengan pelbagai masalah yang muncul seiring dengan kebijakan politik, isu sektarian, masalah teologis, desain rekonstruksi untuk Aceh, atau kebijakan-kebijakan dalam penyaluran bantuan. Media pada akhirnya tidak hanya ditantang untuk menjadi penyebar informasi, tapi juga gatekeeper untuk menyaring informasi melalui analisis-analisis cermat dan bijak. Dan barangkali juga, meminjam kosakata Aa Gym, "menyejukkan".
Segala bentuk pertikaian dalam realitas sosial --untuk kemudian dipompakan media ke dalam pemberitaan-pemberitaannya-- boleh jadi akan menjadi counter productive bagi usaha rekonstruksi Aceh. Barangkali juga sekaligus membuang percuma usaha-usaha perintisan informasi yang telah dilakukan dengan sungguh-sungguh selama ini oleh para sukarelawan, yang telah bekerja tanpa imbalan, rela tidur di tenda-tenda darurat berhimpitan dengan pengungsi, dan tak pernah terbebas dari bau mayat.
Aceh hari ini bukanlah Aceh yang sedang menunggu rencana-rencana canggih dan akrobat-akrobat pernyataan dari mana pun datangnya. Saya masih menyimpan surat elektronik dari Chik Rini, seorang kolega yang bekerja buat AFP. Dia menulis, "Saat ini di Aceh tidak butuh omong politik, konflik, GAM, TNI.... Saat ini di Aceh cuma butuh uluran kasih sayang untuk anak-anak yatim, serta bantuan makanan dan pengobatan. Jangan kotak-kotakkan hati kita karena perbedaan ideologi".
Chik Rini tak pernah beranjak sedetik pun dari Tanah Rencong itu. Dia tahu setiap jengkal tanah sekelilingnya yang telah menjadi kuburan massal bagi banyak korban. Rumahnya telah rata dengan tanah, dan keluarganya masih sedang mengungsi. Saya tak tahu, apakah dia masih dapat mengeluarkan air mata untuk segala kehancuran yang dilihat dan dirasakannya.***